HANTU…Alas…PURWO

……welcome to dunia hantu dan jin……

kotak pandora di KLBI

Menurut mitologi Yunani, kotak Pandora adalah  kotak yang isinya merupakan semua kejahatan manusia. Jika dibuka  terbongkarlah semua kejahatan yang  ada. Istilah ini dipakai Dradjat Wibowo berkaitan dengan kasus BLBI. Kasus BLBI atau KLBI ini adalah  kejahatan yang dilakukan para politisi, elit negara, yang berkomplot dengan para pengusaha perampok yang dilindungi dan diuntungkan oleh rezim berkuasa.

Pertengahan Februari lalu, Dradjat Wibowo geram. Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini sungguh-sungguh kecewa dengan sikap Presiden SBY yang memilih tidak hadir dalam rapat paripurna yang mengagendakan dengar pendapat dan meminta jawaban dari presiden atas interpelasi DPR-RI tentang kasus Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang istilahnya diperhalus menjadi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

“Buat saya, itu indikasi jika Presiden tidak serius untuk menyelesaikan kasus ini. Mungkin Presiden khawatir bahwa ‘kotak pandoranya’ akan terbuka, yang mungkin akan menimbulkan huru-hara politik. Tapi kalau kita selalu saja takut membuka ‘kotak pandora’ itu, lha terus sampai kapan kita membiarkan uang negara nggak kembali-kembali. Jangan lupa jumlahnya 702 triliun rupiah!,” keluh Dradjat dihadapan para wartawan yang mengerubunginya di Senayan saat itu. 

Dalam mitologi Yunani, Kotak Pandora adalah sebuah kotak yang isinya merupakan semua kejahatan-kejahatan manusia. Jika dibuka, maka terbongkarlah semua kejahatan yang pernah ada. Istilah ini sengaja dipakai Dradjat Wibowo karena kasus KLBI atau BLBI ini memang sarat dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan para politisi, elit negara, yang berkomplot dengan para pengusaha perampok yang selama ini diuntungkan oleh rezim yang berkuasa. Bisa jadi, sebab itu kasus ini sampai sepuluh tahun usia reformasi masih saja gelap pekat. Tidak ada satu pun penguasa di negeri ini, dari Habibie hingga SBY, yang berani atau punya nyali membuka dan menuntaskan kasus BLBI. 

Dalam peluncuran buku ‘Skandal BI: Ramai-ramai Merampok Uang Negara’ di Jakarta akhir Januari lalu, Guru Besar Fakultas Ekonomi UI, Sri Edi Swasosno, menegaskan jika kasus tersebut diyakini bermuatan konspirasi global. “Skandal BLBI adalah konspirasi global untuk merampok rakyat Indonesia dan menaklukkan bangsa ini secara teritorial, hingga akhirnya berbagai sumberdaya yang ada pada bangsa ini bisa dikuras. Ini kejahatan perbankan terbesar di dunia,” tandasnya seraya menyatakan jika kasus ini akan terus menyiksa rakyat Indonesia sampai dengan tahun 2030 karena pemerintah masih harus membayar bunga obligasi rekap sebanyak Rp 60 triliun per tahun, yang tentunya berasal dari uang rakyat (!). 

Bagi banyak kalangan, kasus ini berawal saat kolapsnya sejumlah bank negeri ini terhantam badai krisis moneter di tahun 1997. Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Kwik Kian Gie menyatakan, “Ketika bank-bank kolaps maka pemerintah oleh IMF dipaksa untuk memperkuat modal perbankan dengan memberikan kucuran dana melalui obligasi rekap. Bank BCA misalnya, mendapatkan obligasi rekap sebesar Rp 60 triliun untuk menyehatkannya, setelah itu oleh IMF diminta untuk dijual, dan dijual dengan harga Rp 20 triliun, bagaimana ini, itung-itungan bisnisnya saya nggak nyampe.”Sebab itu, Kwik menegaskan jika kasus BLBI harus diusut tuntas. Hanya saja pertanyaannya, adakah penguasa di negeri ini yang berani untuk melakukan hal tersebut? 

Konspirasi Global

Mengurai benang kusut kasus BLBI sesungguhnya tidak bisa lepas dari peristiwa-peristiwa global yang tengah terjadi. Guna menelusuri kasus BLBI dan kaitannya dengan –meminjam istilah Prof. Edi Sri Swasono—“Konspirasi Global”, maka salah satu paparan yang sangat menarik bisa kita lihat di dalam buku Edward Griffin berjudul “The Creature from Jekyll Island” (1994). 

Dalam salah satu bagian, Griffin bercerita tentang sebuah pertemuan rahasia di Jekyll Island (artinya: Pulau Dajjal), Georgia-AS, pada tahun 1987. “Pertemuan itu digelar untuk merayakan atas terpilihnya Allan Greenspan, yang ditunjuk Presiden Amerika Serikat George Bush Sr memimpin Bank Sentral AS, The Federal Reserve. Dalam acara tersebut, sejumlah bankir Yahudi ini ternyata juga membahas sebuah rencana seram berbau konspirasi bertema penghancuran ekonomi Asia Tenggara. Dalam dua dasawarsa terakhir, Asia Tenggara dianggap tumbuh menjadi suatu ancaman bagi dominasi ekonomi negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat,” demikian Griffin. 

Dalam pertemuan itu digagas konsep “The Bail-Out Game” atau “Permainan menalangi”. Edward Griffin menulis: “Pertemuan rahasia itu diselenggarakan sebenarnya untuk melahirkan sebuah kartel perbankan yang berfungsi untuk melindungi anggota-anggotanya dari persaingan bisnis, dan mengubah strategi untuk meyakinkan Kongres dan masyarakat umum bahwa kartel ini adalah lembaga keuangan pemerintah AS… Permainan yang dilakukan bernama ‘bail-out’ (menalangi)… Ibarat dalam sebuah panggung sandiwara, inilah strategi untuk memaparkan bagaimana caranya agar pembayar pajaklah (baca: rakyat) yang harus menalangi bila suatu bank di kemudian hari mengalami krisis keuangan.”  Pertemuan tersebut berlangsung sukses dan ‘The Bail-Out Game’ disepakati akan segera direalisasikan. Asia Tenggara akan dijadikan laboratorium pertama konsep penalangan ini, terkecuali tentu saja Singapura. Negeri pulau yang menyandang predikat sebagai ‘Basis Israel di Asia Tenggara’ ini harus diselamatkan dari uji coba ‘The Bail-Out Game’. Dan dikemudian hari hal itu terbukti. (bersambung/rz)  

Usai pertemuan di Pulau Dajjal tahun 1987, konspirasi globalis merancang tahap demi tahap agar Asia Tenggara bisa dijadikan laboratorium ‘bail-out game’ tersebut. Tahap-tahap ini bisa kita lihat dalam kejadian nyata yang kemudian benar-benar terjadi.  

Pada tahun 1996, John Naisbitt menerbitkan bukuMegatrends Asia: The Eight Asian Megatrends That Are Changing The World yang mencanangkan keajaiban Asia (The Miracle of Asia) sebagai pemilik Milenium Ketiga. Perekonomian dunia akan tumbuh dengan pesat di Asia, demikian Naisbitt. Buku ini dicetak besar-besaran dengan promosi yang dahsyat. Media massa dunia yang dikuasai Yahudi berlomba-lomba memuat rilis buku ini. Naisbitt bagaikan selebritas dunia baru yang diundang ke berbagai negeri Asia untuk memaparkan ramalannya. Buku Naisbitt oleh banyak tokoh Asia diyakini kebenarannya tanpareserve. Dada para pemimpin Asia menjadi sesak sarat kebanggaan. Megalomania berujung pada lupa daratan. “Inilah saatnya kami memimpin dunia,” demikian pikir mereka. 

Masyarakat satu pun tidak ada yang berpikir bahwa Naisbitt—demikian pula Huntington dan intelektual lainnya di kemudian hari—sesungguhnya merupakan satu teamworkdari kekuatan globalis yang tertutup kabut, yang secara sistematis merencanakan The Unity of The World di bawah kekuasaan Yahudi (Novus Ordo Seclorum, seperti yang tertera di lembaran satu dollar AS). Akibat suatu kampanye terselubung yang sistematis dan sangat rapi seperti itu, yang sengaja memprovokasi para pemimpin Asia dan para pengusahanya, maka dengan begitu yakin mereka segera bersikap ekspansif, membangun negara dan perusahaannya menjadi lebih besar dari apa yang sebenarnya dibutuhkan. Lantas darimana uangnya? 

Bagaikan suatu kebetulan (yang aneh), awal tahun 1990, lembaga keuangan dunia menawarkan utang dalam jumlah amat besar dengan persyaratan amat lunak. Para pemimpin dan pengusaha Asia yang sudah ‘merasa besar’ berbondong-bondong memanfaatkan tawaran yang sangat menggiurkan ini. Dengan sangat berani mereka mengambil utang dalam besaran angka yang fantastis, tanpa menyadari bahwa utang tersebut sesungguhnya berjangka pendek dan berbunga tinggi. Rasionalitas mereka telah hilang, dikubur oleh analisa seorang Naisbitt yang secara meyakinkan menulis bahwa abad 21 adalah abadnya Kebangkitan Asia. 

Tepat di awal tahun 1997, menjelang peringatan satu abad Kongres Pertama Zionis Internasional yang saat itu berlangsung di Basel, Swiss, yang kemudian melahirkan Protocol of Zions (1897), konglomerat dunia berdarah Yahudi, George Soros, tiba-tiba memborong mata uang dollar AS dari seluruh pasar uang di Asia, terutama di Asia Timur dan Tenggara. Akibat disedot Soros, kawasan Asia kesulitan likuiditas dollar AS. Akibatnya, kurs dollar membubung tinggi ketingkat yang belum pernah terjadi dalam sejarah moneter dunia. Padahal, tahun 1997 ini merupakan tahun jatuh tempo pembayaran utang. Para pengusaha Asia yang telah kadung meminjam utang pada lembaga keuangan dunia harus membayar utang beserta bunganya yang tinggi saat itu juga.  

Akibatnya sangat mengerikan. Seratus persen perusahaan-perusahaan pengutang di Asia Tenggara—terkecuali Singapura—dan yang paling parah di Indonesia, ambruk tanpa sempat sekarat. Jutaan karyawan di PHK. Jutaan rakyat tak berdosa jatuh ke dalam lembah kemiskinan yang tak terperikan. Harga-harga membubung teramat tinggi. Jutaan bayi tak lagi minum susu. Air susu sang ibu mengering karena tak makan, sedang susu kalengan harganya tidak terjangkau. The lost generation dipastikan  akan melanda Asia Tenggara. 

Kini giliran IMF dan Bank Dunia yang naik panggung. Bagai malaikat, International Monetery Fund dengan berbagai bujuk rayu menawarkan skema penyelamatan utang. Indonesia adalah pasien IMF yang paling tunduk dan setia. Di saat itulah, sesuai dengan rencana dari pertemuan di Pulau Dajjal di tahun 1987, IMF yang didirikan oleh Yahudi ini menawarkan resep “The Bail-Out Game”. Indonesia menjadi kelinci percobaan dari satu formula yang dibuat oleh komplotan Yahudi Internasional ini. Maka sejak tahun 1997 itu pemerintah memberikan jaminan penuh (garansi) kepada para nasabah bank swasta agar tidak ragu-ragu menanamkan uangnya di berbagai bank swasta. Sebab, jika bank swasta tersebut bangkrut—oleh korupsi para direksi dan komisarisnya sekali pun—maka pemerintahlah yang berkewajiban menalangi, membayari uang para nasabahnya. 

Pemerintah bukannya menolong sektor riil, namun malah menolong orang-orang kaya, para konglomerat pemilik bank, dengan menggunakan uang rakyat.Dan jangan lupa, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terkait bidang ekonomi sejak zaman Suharto sampai sekarang juga harus dimintai pertanggungjawabannya karena membiarkan bahkan ikut menghalangi diusutnya kasus BLBI secara tuntas.

Atas permintaan IMF, pemerintah Suharto menyelamatkan kroni-kroninya, para taipan pemilik bank swasta yang kolaps di tahun 1997, dengan menggunakan uang rakyat yang dihimpun di dalam APBN. UUD 45 Pasal 33 yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam beserta isinya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, oleh Suharto malah digunakan untuk mempertahankan kesejahteraan para konglomerat yang tengah diambang kebangkrutan dan kroni-kroninya. Semua kewajiban para konglomerat yang harus membayar utang terhadap kreditor dan para nasabahnya, oleh Suharto, diambil-alih pemerintah dengan memakai uang negara yang harusnya disalurkan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Bukannya berterima kasih, para konglomerat ini malah banyak yang kabur ke luar negeri, terutama Singapura, dengan membawa triliunan rupiah uang rakyat yang diberikan Suharto kepadanya. Suharto sendiri sudah tumbang. Namun aneh bin nyata, para pengganti Suharto—Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono—tidak ada yang berani dan serius mengusut kasus ini.

Kenyataan itulah yang membuat banyak orang yakin jika kasus BLBI bukanlah kasus kriminal biasa, namun kasus kriminal yang sangat kompleks menyangkut kolusi antara pengusaha dan pejabat pemerintahan. Diyakini ada puluhan bahkan ratusan pengusaha dan pejabat pemerintah yang terlibat. Sebab itulah, sampai sekarang tidak ada penguasa di negeri ini yang berani membuka kasus ini dengan bersungguh-sungguh karena bisa jadi dirinya, anggota keluarganya, teman-temannya, dan orang-orang di sekelilingnya selama ini akan terjerat hukum dan masuk penjara. BLBI bagaikan kotak pandora, yang jika dibuka dengan benar maka akan tampak siapa saja yang perampok, preman, dan para sekutunya.

“Siapa yang harus bertanggungjawab?” demikian judul salah satu esai Marwan Batubara di dalam buku “Skandal BLBI: Ramai-Ramai Merampok Negara” (2008). Dalam esai tersebut Marwan secara detil dan lugas menyebut satu-persatu orang yang harus diminta pertanggungjawabannya di muka hukum karena terlibat dalam kasus mega-kriminal bernama BLBI, sebuah kasus yang menghancurkan bangsa besar ini. Siapa saja mereka?

Pertama, tentu saja para obligor BLBI, para konglomerat perampok tersebut yang nama-namanya tidak perlu lagi dipaparkan di sini karena sudah begitu terang dan jelas.

Kedua, selain para obligor BLBI, Presiden Suharto, sejumlah menteri ekonomi dan Direksi Bank Indonesia yang terlibat dalam pengucuran BLBI juga harus bertanggungjawab. Demikian pula para pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bekerja secara tidak profesional dan menguntungkan para kriminal BLBI.

Ketiga, jika Suharto adalah presiden yang mengucurkan BLBI, maka Megawati merupakan presiden yang mengeluarkan kebijakan sangat kontroversial dan menyakiti rasa keadilan rakyat terkait penyelesaian kasus BLBI, dengan mengeluarkan kebijakan Release and Dischard(R&D). Kebijakan Megawati ini mengakibatkan terhentinya proses penyidikan terhadap sedikitnya 10 tersangka koruptor BLBI pada tahun 2004 oleh Kejaksaan Agung.

“Pembebasan para obligor pelaku pidana ini oleh Presiden Megawati melalui Inpres No.8/2002 merupakan perbuatan melawan hukum dan mencederai rasa keadilan masyarakat.. Megawati harus bertanggungjawab atas kebijakan yang telah dibuatnya tersebut!” tegas Marwan. Selain Megawati, para menteri di kabinetnya yang terkait bidang ekonomi juga harus bertanggungjawab.

Ketiga, adalah International Monetery Fund alias IMF. Hal ini sudah jelas dan menjadi pertanyaan besar mengapa pemerintah kita masih saja tunduk pada institusi dunia yang jahat ini dan mengapa sampai detik ini kacung-kacungIMF berwajah melayu masih saja dipercaya untuk mengurus perekonomian negara ini, padahal mereka telah sukses menghancurkan negara dan bangsa ini sekarang.

Walau Marwan hanya menyebut dua presiden, yakni Suharto dan Megawati, yang harus bertanggungjawab terhadap kejahatan BLBI, namun sesungguhnya semua presiden harus bertanggungjawab karena masing-masing dari mereka mempunyai andil besar dalam memperparah perekonomian dan pembiaran mega-skandal kasus ini.  Dan jangan lupa, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terkait bidang ekonomi sejak zaman Suharto sampai sekarang juga harus dimintai pertanggungjawabannya karena membiarkan bahkan ikut menghalangi diusutnya kasus BLBI secara tuntas. Padahal, kejahatan para obligor BLBI ini telah merugikan bangsa dan negara ini sebesar Rp. 630 triliun yang terdiri dari kasus BLBI sebesar Rp. 144,5 triliun, tambahan BLBI Rp. 14,47 triliun, program penjaminan Rp. 39,3 triliun, dan obligasi negara Rp. 431,6 triliun (Marwan Batubara dkk; Sandal BLBI: Ramai-Ramai Merampok Negara; 2008).

Dalam tulisan keempat akan dipaparkan sumbangsing mantan presiden lainnya yang ikut-ikutan mempurukkan bangsa ini ke lembah kehancuran terkait kasus BLBI dan dunia perbankan di negeri ini.(bersambung/rd)

 

 

 

November 22, 2008 - Posted by | Uncategorized

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: